About

TENTANG PNPM MANDIRI PERDESAAN 2014

Courtesy of FK Tanara, Kab.Serang

Courtesy of FK Tanara, Kab.Serang

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) adalah program nasional Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan melalui penyediaan sarana-prasarana dasar perdesaan, perluasan kesempatan dan penciptaan lapangan kerja, tambahan pendapatan rumah tangga miskin, serta memperkuat kelembagaan pembangunan partisipatif, melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kinerja pemerintah lokal yang baik dalam kerangka percepatan penanggulangan kemiskinan. PNPM Mandiri Perdesaan pada tahun 2014 dilaksanakan di lokasi 5.146 kecamatan yang tersebar di 392 kabupaten/kota di 32 provinsi.

Alur Tahapan PNPM 2014

alur2014

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014. RKP Tahun 2014 adalah dokumen rencana pembangunan nasional untuk periode satu tahun, dimulai 1 Januari 2014 dan berakhir 31 Desember 2014 telah memuat arah kebijakan nasional satu tahun yang merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan, termasuk didalamnya percepatan penanggulangan kemiskinan.

PETUNJUK PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERDESAAN T.A. 2014

MELALUI INTEGRASI PERENCANAAN
1. Proses perencanaan masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan untuk mengakses Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kegiatan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan mengikuti mekanisme sebagai berikut:
a. Skema Integrasi:
Skema integrasi dilakukan dengan tetap mempedomani Surat Menteri Dalam Negeri, Nomor: 414.2/2207/PMD tanggal 18 Mei 2010 perihal Panduan Teknis Integrasi Perencanaan Pembangunan, dengan tambahan penjelasan tahapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana “Alur PNPM Mandiri Perdesaan” tersebut pada bagan dan penjelasan dibagian akhir petunjuk pelaksanaan ini. Dalam rangka pelaksanaan PNPM-MPd T.A. 2014, seluruh lokasi kecamatan wajib melaksanakan skema integrasi. Dikecualikan adalah lokasi baru atau lokasi yang secara khusus tidak dapat melakukan integrasi karena alasan/pertimbangan tertentu yang dapat disetujui secara tertulis oleh Satker Ditjen PMD – Kemendagri.
b. Skema Normal atau Reguler PNPM Mandiri Perdesaan:
Skema normal dilakukan dengan mempedomani Surat Menteri Dalam Negeri, Nomor: 414.2/3717/PMD tanggal 5 November 2008 perihal Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2008 dan 2009, beserta perubahan dan ralat errata PTO yang telah diterbitkan tahun sesudahnya (2010-2012) sebagaimana telah disempurnakan terakhir melalui revisi PTO Tahun Anggaran 2014.
Skema Normal hanya dilaksanakan untuk kecamatan yang baru berpartisipasi atau kecamatan yang belum menyusun atau dokumen RPJMDes belum memenuhi syarat kelayakan.
2. Bagi lokasi Kecamatan yang sesuai Surat Direktur Jenderal pemberdayaan Masyarakat, Nomor: 991/1806/PMD, tanggal 27 Februari 2013, perihal: Pendanaan kegiatan SPP, tidak dapat mengalokasikan BLM PNPM untuk mendanai kegiatan SPP, mekanisme penetapan usulan kegiatan pengganti SPP harus tetap mempedomani surat tersebut di atas yaitu untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha Ekonomi Kelompok Perempuan. Fasilitator harap memastikan bahwa proses fasilitasi kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha Ekonomi kelompok Perempuan dapat dilaksanakan secara benar sesuai potensi kelompok. Hasil kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja kelompok dalam hal kualitas dan kuantitas produksi.
3. Reviu/kaji ulang dan atau penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang berpartisipasi dalam pelaksanaan PNPM-MPd T.A. 2014, dapat dilakukan dengan Dana Operasional Kegiatan (DOK) PNPM-MPd yang telah disediakan. Bagi desa-desa yang telah
menyelesaikan kegiatan tersebut pada tahun sebelumnya, dapat menjadikan dokumen RPJMDesa dan RKPDesa sebagai dasar perencanaan PNPM-MPd T.A. 2014. Bagi desa-desa yang belum menyelesaikan (termasuk kecamatan pemekaran 2011, 2012 dan 2013) diharapkan dapat segera melaksanakan review pada bulan Desember 2012 ini atau minimal dua bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa T.A. 2014 yang diperkirakan akan berlangsung secara nasional pada bulan Januari-Pebruari.
4. Hasil evaluasi laporan perkembangan pelaksanaan PNPM-MPd T.A. 2013 menunjukkan bahwa:
a. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMDesa serta RKPDesa yang dilakukan belum memenuhi standar; Urusan Wajib dan Urusan Pilihan belum ditetapkan secara benar, Jumlah dan jenis Usulan masih sangat sedikit,
b. Pengambilan keputusan rencana pembangunan desa melalui mekanisme musyawarah mufakat, belum mencerminkan kualitas perencanaan partisipatif sebagaimana pengalaman baik atau good practices PNPM-MPd,
c. Untuk itu, perlu ditegaskan kembali kepada seluruh desa di kecamatan lokasi PNPM-MPd agar melakukan evaluasi/penilaian sebagaimana instrumen dalam Surat Menteri Dalam Negeri, Nomor: 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 perihal Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa (PPD), sebagai prinsip dasar bagi desa untuk mengakses dana BLM PNPM-MPd.
5. Jika proses reviu dan atau penyusunan RPJMDesa-RKPDesa telah selesai dilakukan, serta hasil penilaian telah memenuhi standar, maka desa tersebut dapat segera melakukan proses perencanaan kegiatan sampai dengan tahap penulisan usulan kegiatan (yaitu yang akan dibiayai dana BLM PNPM-MPd). Sehingga pada pelaksanaan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan Tahun Anggaran 2014 dapat langsung menetapkan kegiatan yang akan menyerap BLM PNPM-MPd T.A. 2014.
6. Berkaitan dengan perencanaan kegiatan yang dibiayai dana BLM PNPM-MPd, bersama ini ditegaskan kembali bahwa dana BLM PNPM-MPd hanya diperbolehkan untuk membiayai kegiatan pembangunan yang direncanakan secara partisipatif dan dirumuskan melalui musyawarah mufakat. Untuk itu, Fasilitator Kecamatan-Kabupaten dan Konsultan PNPM-MPd Provinsi maupun Regional ditugaskan untuk:
a. Melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap RPJMDesa-RKPDesa sesuai instrumen penilaian dan pedoman yang telah ditetapkan, sehingga dapat dipastikan bahwa RPJMDesa dan RKPDesa disusun secara partisipatif dan ditetapkan melalui mekanisme musyawarah mufakat dalam forum Musyawarah Desa. Hasil penilaian RPJMDesa-RKPDesa dimaksud harus disusun dalam bentuk basis data seluruh desa dalam kecamatan lokasi PNPM-MPd (dilakukan oleh FK atau FT dibawah supervisi Faskab dan Pembinaan Korprov);
b. Faskab Pemberdayaan, Teknik dan Keuangan beserta Asisten Faskab berkewajiban melakukan supervisi atas kualitas dan validitas data serta melakukan rekapitulasi data dalam kabupaten;
c. Koordinator Wilayah dan Koordinator provinsi berkewajiban melakukan pembinaan, supervisi, konsolidasi data dan analisa per-kabupaten serta melakukan evaluasi kinerja FK dan Faskab terkait penugasan ini, serta
menyampaikan perkembangan dalam laporan bulanan Provinsi dan menjadikan agenda pembahasan dalam Rakor Provinsi;
d. Konsultan Manajemen Nasional berkewajiban melakukan pembinaan (peningkatan kualitas fasilitator dalam menggunakan instrumen evaluasi/penilaian), pengendalian, pendataan dan analisa, umpan balik dan pemecahan masalah serta penilaian kinerja program untuk disampaikan kepada Sekretariat Satker PNPM-MPd Ditjen PMD;
e. Proses fasilitasi terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan PNPM-MPd T.A. 2014, sebagai bagian dari penilaian kinerja individu Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Kabupaten maupun Konsultan PNPM Mandiri Perdesaan.
f. Pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan wajib dilakukan berjenjang sampai tingkat nasional.
7. Demikian ketentuan Petunjuk Pelaksanaan PNPM-MPd T.A. 2014 dibuat guna dipedomani dan dilaksanakan secara bertanggungjawab. Hal-hal lain yang terkait dan belum diatur atau dijabarkan dalam ketentuan ini, sepanjang diperlukan akan diatur kemudian.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s