Gerbang Ratu : Yang Bermasalah Tak Kan Dapat Jatah

Foto Dok. PNPM MPd Serang

Sebagai suatu program pemberdayaan masyarakat yang dinilai paling representatif bagi masyarakat Indonesia dan minim penyelewengan, PNPM Mandiri Perdesaan banyak dijadikan percontohan untuk dilaksanakan oleh banyak pemerintah daerah. Bahkan diantaranya pelaksanaannya  diintegrasikan dengan proses dan tahapan PNPM Mandiri perdesaan. Salah satunya adalah program Gerakan Pembangunan Kecamatan  Banten Bersatu (Gerbang Ratu) yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Banten.

Selain tahapannya berintegrasi , aturan dan sanksi lokal PNPM Mandiri Perdesaan yang disepakati masyarakat pun tetap berlaku dalam kegiatan Gerbang Ratu. Oleh karena itu, bila ada kecamatan yang terlibat permasalahan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, dipersilakan menuntaskan masalah tersebut hingga batas waktu yang ditentukan. Jika tidak, maka konsekwensinya Gerbang Ratu tidak dapat digulirkan.

“Mekanisme perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban dan pelestarian hasil-hasil kegiatan program di masyarakat sepenuhnya mengikuti Petunjuk Teknis Kegiatan (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan,” tegas H Sigit Suwirtarto,  Kepala Badan Pembedayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten.  Penegasan Sigit itu diungkap saat membuka rapar kooordinasi (Rakor) PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Banten di Hotel Jayakarta Anyer, Serang, akhir Februari lalu. Rakor ini dihadiri Koordinator Provinsi PNPM Mandiri Perdesaan Banten, Ir Soegiharto beserta para konsultan spesialis dan Tim Fasilitator Kabupaten se-Provinsi Banten.

Dengan penegasan tersebut, bagi kecamatan-kecamatan yang dinilai ‘berpotensi bermasalah’ dalam pelaksanaan PNPM harus segela menuntaskan semua persoalnya dalam waktu yang telah ditetapkan, bila ingin tetap menikmati kucuran dana Gerbang Ratu.  Sebab ada pemberlakuan sanksi program dan sanksi program yang telah disepakati masyarakat di masing-masing kecamatan yang berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan. Sanksi-sanksi   juga berlalu dalam pelaksanaan Gerbang Ratu

Penegasan Sigit tersebut didasari pada Peraturan Gubernur No. 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Tenis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Melalui Pembangunan Kecamatan Bersatu dengan PNPM tahun 2012.

“Berdasarkan hal tersebut, diharapkan kepada Pemerintah Daerah lokasi program, untuk mendorong kecamatan/desa yang dikenakan sanksi untuk segera menyelesaikan masalahnya sebelum tahun anggaran 2013 berakhir, agar bantuan Program Gerbang Ratu dapat dialokasikan,” jelas Sigit.

Gerbang Ratu yang digulirkan oleh Pemerintah Provinsi Banten adalah sebuah upaya pemerintah daerah penanggulangan kemiskinan melalui padat karya. Program ini melibatkan berbagai unsur  dan elemen masyarakat dalam pembangunan.  Dana Rp. 1 miliar per kecamatan partisipasi akan langsung  dikucurkan ke masing-masing kecamatan mengikuti pola PNPM Mandiri. Dana tersebut diperuntukkan bagi pembangunan sarana dan prasarana.

Di Provinsi Banten terdapat 154 Kecamatan  yang selama ini berada dalam  pengelolaan PNPM Mandiri Perdesaan 110 Kecamatan dan 44 Kecamatan yang berada dalam pengelolaan PNPM Mandiri Perkotaan.   (IEC-Banten)

Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s