Energi Baru buat PNPM Mandiri Perdesaan 2014

 Benar bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Mandiri Perdesaan dinilai berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lokasi-lokasi kegiatannya. Namun hal itu bukan berarti tidak diperlukan lagi penguatan dan percepatan dalam pelaksanaannya di daerah-daerah tertentu. Karena angka kemiskinan masih memprihatinkan. Karena itulah perencanaan sebuah rancangan besar untuk melawan kemiskninan yang masih membelit rakyat.

Masyarakat sudah mengenal PNPM Mandiri Perdesaan sebagai suatu program peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Sejak tahun 2008, program ini telah menyediakan sarana-prasarana dasar perdesaan, perluasan kesempatan dan penciptaan lapangan kerja, tambahan pendapatan, serta memperkuat kelembagaan pembangunan partisipatif. Pendekatannya adalah pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kinerja pemerintah lokal yang baik dalam kerangka percepatan penanggulangan kemiskinan.

PNPM Mandiri Perdesaan masih berlangsung hingga tahun 2014 yang dilaksanakan di lokasi 5.146 kecamatan yang tersebar di 392 kabupaten/kota di 32 provinsi. Untuk Provinsi Banten dilaksanakan di 4 Kabupaten yang mencakup 107 kecamatan. Di tahun 2014 ini juga, sekalipun program dinilai sudah cukup berhasil,  ada kehendak untuk lebih memperkuat dan mempercepat pengurangan angka kemiskinan yang masih cukup memprihatinkan.

 Rencana Besar

Maka dirancanglah sebuah rencana besar yang kemudian disebut sebagai Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI). Dokumen atau rencana induk itu menjabarkan upaya-upaya aktif dan kerja sama berbagai pihak yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan jurnalis/wartawan serta organisasi profesi. Semua untuk mewujudkan pembangunan yang lebih berpihak kepada masyarakat miskin. Proses kegiatan pembangunan akan diarahkan untuk meningkatkan aset-aset yang dimiliki masyarakat miskin sehingga mereka dapat menjadi sejahtera.

Perangkat itu tidak lepas dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014. RKP Tahun 2014 adalah dokumen rencana pembangunan nasional untuk periode satu tahun, dimulai 1 Januari 2014 dan berakhir 31 Desember 2014 telah memuat arah kebijakan nasional satu tahun yang merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan, termasuk didalamnya percepatan penanggulangan kemiskinan.

 Jelas dan Terukur

MP3KI dikembangkan sebagai rencana kebijakan makro, regional, dan sektoral yang komprehensif untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan secara merata di seluruh daerah, hingga angka kemiskinan mencapai 4%-5% pada 2025, melalui penahapan yang jelas dan dengan target yang terukur. Selain mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin, MP3KI juga memperluas jangkauan upaya penanggulangan kemiskinan ke kelompok masyarakat yang selama ini kurang tersentuh, termasuk penduduk miskin di daerah terpencil dan kelompok penduduk miskin di daerah kaya, di permukiman kumuh dan kawasan ilegal. MP3KI akan menjadi komplemen dokumen-dokumen perencanaan lain seperti RPJP, RPJM, dan MP3EI; namun dokumen MP3KI ini terfokus pada upaya percepatan dan perluasan pengurangan kemiskinan.

Untuk provinsi Banten, dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang dan Lebak dengan total alokasi Bantuan Langsung Masyarakat diancarkan sebesar Rp. 19.391.000.000 .  Rinciannya untuk percepatan Rp. 13.134.000.000 , dan untuk penguatan  Rp. 6.257.000.000.  Untuk Pandeglang   Rp. 5.388.000.000 yang masing-masing dianggarkan bagi percepatan di Kecamatan Sumur Rp.  2.422.000.000 dan Cimanggu Rp. 2.966.000.000. Sedangkan untuk Kabupaten Lebak total Rp. 14.003.000.000 yang masing-masing untuk percepatan Rp. 7.746.000.000  dan  penguatan Rp. 6.257.000.000 . Dana tersebut dianggarkan bagi Rp. 8.000.000.000 Kecamatan Cimarga  yang dibagi Rp. 4.000.000.000 untuk percepatan dan Rp. 4.000.000.000 untuk penguatan.  Untuk Kecamatan Wanasalam Rp. 6.003.000.000  dengan rincian Rp.  3.746.000.000 bagi percepatan dan Rp. 2.257.000.000 bagi penguatan.

Alokasi BLM ditentukan dari indeks kemiskinan dan ketersediaan dana yang dapat dipergunakan dari sumber APBN untuk perluasan dan penguatan MP3KI. Dari jumlah dana BLM tersebut seluruhnya dapat dipergunakan masyarakat sebagai dana kegiatan dan sebagian kecil (maksimal 5%) untuk operasional kegiatan di masyarakat.

Kunci Keberhasilan

Ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan MP3KI terbatas pada penambahan (on-top) Bantuan Langsung Masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar sistem/mekanisme dan kelembagaan PNPM Mandiri Perdesaan yang sudah berjalan baik (existing condition) dapat dikembangkan, diperluas, diperkuat dan dipercepat. Pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat tetap menjadi salah satu kunci keberhasilan program, diantaranya menggunakan basis antar desa atau kecamatan sebagai pendekatan lokus program. Selain itu pengembangan penghidupan/matapencaharian yang berkelanjutan sebagai dijadikan fokus kegiatan. Di sini masyarakat diposisikan sebagai pelaku utama (subyek) kegiatan pembangunan (swakelola). Sekalipun demikian nilai kemanusiaan universal dan budaya lokal tetap diutamakan dalam proses pembangunan partisipatif.  Di mana diterapkan prinsip-prinsip pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial-budaya dan geografis dengan mengembangkan pembelajaran, pertanggungjawaban, pelembagaan dan proses kegiatan keberlanjutan.

 

Untuk itu dalam pelaksanaan pola khusus ini lokasi kecamatan tertentu telah diseleksi oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan variabel tertentu yaitu jumlah penduduk miskin (absolut) dan  Tingkat/Persentase penduduk miskin. Selanjutnya berdasarkan variabel tersebut, ditentukan prioritas yang ditangani Prioritas I bagi lokasi dengan Jumlah Penduduk dan Tingkat Kemiskinan yang tinggi, dan Prioritas II bagi lokasi dengan Jumlah Penduduk yang  tinggi (upaya percepatan pengurangan kemiskinan), serta Prioritas III bagi lokasi dengan Tingkat Kemiskinan yang tinggi (upaya perluasan pengurangan kemiskinan).

 Wajib Didukung

Secara khusus keluaran yang diharapkan dari implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan, Penguatan dan Penghidupan Berkelanjutan MP3KI ini antara lain: (1) Terjadinya peningkatan penghidupan/mata pencaharian Rumahtangga Miskin (RTM) dan kelompok perempuan secara berkelanjutan; (2) Penguatan kelembagaan masyarakat melalui perencanaan partisipatif dan kegiatan swakelola di desa dan antar desa; (3) Terjadinya peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif; (4) Pengembangan fungsi dan manfaat percepatan dan penguatan penanggulangan kemiskinan dari hasil kegiatan yang dilaksanakan;  (5) Meningkatnya kapasitas dana bergulir, peningkatan pelayanan sosial dasar dan perluasan ketersediaan akses ekonomi RTM dan kelompok masyarakat pemanfaat; (6) Penguatan Badan KerjaSama Antar Desa (BKAD) beserta Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Badan Pemeriksa (BP) UPK dalam pengelolaan kegiatan penanggulangan kemiskinan serta pembangunan; dan (7) Terjadinya peningkatan peran serta dan kerja sama para pemangku kepentingan (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan secara sinergis dengan MP3KI.

Mengingat pentingnya  program ini patut didukung oleh semua lapiran masyarakat, khusunya di daerah alokasi yang ditetapkan.  Dengan dijalankannya MP3KI, diharapkan sebagian besar masyarakat miskin memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi dan lapangan kerja untuk meningkatkan taraf hidupnya di masa depan. (**)

 

Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s